Semper Timur – Pemerintah Kelurahan Semper Timur bergerak cepat membantu warga yang terdampak kebakaran permukiman pada Minggu (11/10). Bersama Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Satpel Dukcapil), jajaran kelurahan menyalurkan bantuan pangan sekaligus membantu pemulihan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat musibah tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk meringankan beban warga sekaligus memastikan mereka tetap memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat penting dalam mengakses berbagai layanan publik.
Kebakaran yang melanda permukiman warga tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan sejumlah dokumen penting milik warga berpotensi hilang atau rusak. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kelurahan agar kebutuhan dasar dan hak administrasi masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Melalui koordinasi dengan Satpel Dukcapil, pelayanan pemulihan dokumen dilakukan dengan pendekatan jemput bola. Petugas membantu warga terdampak dalam proses pendataan dan pengurusan kembali dokumen kependudukan, sehingga mereka memperoleh kemudahan pelayanan tanpa harus menghadapi proses administrasi yang menyulitkan di tengah situasi pascabencana.
Selain pemulihan dokumen, bantuan pangan juga disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak. Kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan dukungan selama mereka menata kembali kehidupan setelah kebakaran.
Jajaran Kelurahan Semper Timur bersama petugas terkait terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani sesuai kondisi di lapangan. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat serta memastikan bantuan dan pelayanan diberikan secara tepat sasaran.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Kelurahan Semper Timur berharap proses pemulihan warga dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah juga berupaya memastikan hak administrasi kependudukan warga tetap terlindungi agar mereka dapat kembali mengakses layanan publik dengan baik.