Jakarta Utara - Langkah nyata dalam menjaga estetika serta ketertiban wilayah terus digalakkan oleh jajaran pemerintah daerah di tingkat kelurahan. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang lebih tertata, personel Satpol PP Kelurahan Semper Timur melaksanakan kegiatan penertiban terhadap berbagai media informasi liar yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rabu (2/9).
Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan spanduk, baliho, maupun poster yang dipasang secara serampangan di sepanjang ruas jalan utama dan fasilitas umum. Pemasangan media informasi yang tidak pada tempatnya tersebut dinilai telah mengganggu estetika kota serta berpotensi menciptakan kesemrawutan lingkungan. Selain itu, tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap sudut wilayah Kelurahan Semper Timur tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya bagi seluruh warga.
Aksi penertiban ini juga menjadi wujud respons cepat atas atensi yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait pentingnya menjaga ketertiban serta keindahan tata ruang di seluruh wilayah Jakarta. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada pihak-pihak yang memasang media informasi agar selalu mematuhi aturan perizinan dan penempatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Pihak Kelurahan Semper Timur mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat serta para pelaku usaha untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak memasang media informasi di tempat-tempat yang dilarang, seperti tiang listrik, pohon, maupun pagar fasilitas umum, guna mendukung terciptanya lingkungan yang rapi dan tertata.
Mari bersama kita jaga lingkungan Semper Timur agar tetap rapi, bersih, dan nyaman untuk kita semua. Sinergi antara pemerintah dan warga sangat dibutuhkan agar tercipta wajah kota yang lebih indah dan teratur. Penertiban ini akan terus dilakukan secara berkala demi memastikan bahwa ketertiban umum tetap terjaga sesuai dengan standar pelayanan publik yang prima di wilayah DKI Jakarta.(Rdn)