Kominfotik JU - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Hal tersebut dibahas dalam rapat lintas sektoral yang dipimpin Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Jumat (31/7).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, meliputi pembinaan statistik sektoral dan monitoring evaluasi (monev) Sensus Ekonomi 2026, percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), percepatan usulan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta monev penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri mengatakan, data yang dihasilkan melalui kegiatan sensus maupun pendataan lainnya memiliki peran penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang tepat.
“Semua data yang ada di BPS sebenarnya menjadi landasan bagi perencanaan program yang berkualitas. Termasuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, kualitas data tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Data yang valid akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga berbagai program pembangunan maupun perlindungan sosial dapat memberikan manfaat secara optimal. “Kebijakan yang baik dan benar dapat mendorong ekonomi berjalan dengan baik. Masyarakat juga akan lebih banyak terbantu untuk meningkatkan taraf hidupnya,” katanya.
Andri mencontohkan berbagai kebijakan pemerintah, seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial, yang membutuhkan dukungan data akurat agar penerima manfaat dapat ditetapkan secara tepat. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama memastikan kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Theresia Parwati menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan statistik sektoral sekaligus memonitor pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara.
Ia menegaskan, data yang berkualitas merupakan salah satu fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang lebih baik. “Kebijakan tepat sasaran memerlukan data yang akurat. Data yang berkualitas juga dapat mengurangi duplikasi dan perbedaan angka, serta mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan,” jelasnya.
Theresia menambahkan, konsep data terintegrasi perlu terus diperkuat dengan menggunakan standar data yang sama sehingga berbagai perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang konsisten untuk kebutuhan intervensi pembangunan.
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Jakarta Utara juga berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk menggandeng konten kreator untuk membantu menjaring pelaku usaha ekonomi digital yang menjadi bagian dari perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Kami berharap seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan dapat mendukung petugas di lapangan sehingga proses pendataan dapat berjalan optimal,” terangnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menjadikan data bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan bagian dari budaya kerja dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. “Data terbaik lahir dari kolaborasi kita semua. Harapannya ke depan kita dapat menggunakan data yang sama untuk menentukan intervensi pembangunan. Mari bersama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Utara,” tandasnya.
Pemerintahan
Unit Walikota Jakarta Utara
31 Juli 2026 26Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Jakut Tekankan Pentingnya Data Akurat
Kominfotik-Louise
Penulis
