Tugu Utara – Pemerintah Kelurahan Tugu Utara bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan koordinasi dengan para pemilik warung makan khas Batak atau lapo di wilayah Kelurahan Tugu Utara, Selasa (13/10). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan peredaran dan penjualan daging anjing atau yang dikenal dengan istilah Rintek Wuuk.
Pertemuan yang dimulai pukul 14.30 WIB tersebut menjadi sarana sosialisasi sekaligus dialog antara pemerintah dan pelaku usaha terkait kebijakan yang berlaku, khususnya mengenai pengawasan peredaran pangan serta aspek keamanan dan kesehatan lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Sudin KPKP memberikan penjelasan dan arahan kepada para pemilik lapo mengenai pentingnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi ini juga menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah Kelurahan Tugu Utara turut mendampingi jalannya koordinasi melalui Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Pemerintahan. Pendekatan dialogis dan persuasif dilakukan agar informasi mengenai kebijakan yang berlaku dapat dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha.
Melalui koordinasi ini, pemerintah berharap para pemilik lapo dapat memahami kewajiban serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha, sekaligus mendukung upaya pengawasan peredaran pangan di lingkungan masyarakat.
Selain itu, komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha yang tertib, aman, dan kondusif.
Pemerintah Kelurahan Tugu Utara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban wilayah dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Kegiatan koordinasi berlangsung tertib dan lancar. Diharapkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus terjaga sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dengan tetap mengedepankan komunikasi dan pemahaman bersama.
