Warga Dan Pihak Terkait Gelar Rapat Mediasi Terkait Permasalahan Sutet

JAKARTA – Kelurahan Tugu Selatan 17 September 2026 Ketegangan dan kekhawatiran warga terkait keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) akhirnya dibahas dalam sebuah rapat mediasi yang digelar di Ruang FKDM Kantor Kelurahan Tugu Selatan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan warga terdampak, perwakilan Kelurahan Tugu Selatan Lily Chairani (Kasi Pemerintah), perwakilan PLN, serta ahli kesehatan lingkungan untuk mencari titik temu atas keluhan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Dalam rapat tersebut, perwakilan PLN memaparkan bahwa pembangunan dan pengoperasian SUTET telah memenuhi standar keselamatan internasional dan mengantongi izin AMDAL yang sah. PLN juga menegaskan bahwa tingkat radiasi di sekitar pemukiman masih berada jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Pihak PLN berjanji akan melakukan pengukuran ulang kadar radiasi secara transparan bersama perwakilan warga.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah yang bertindak sebagai mediator meminta PLN untuk mempercepat proses peninjauan kembali nilai kompensasi bagi warga yang belum terselesaikan. Pemerintah juga mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu pasokan listrik publik.

Rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan warga untuk memantau dampak lingkungan, serta penjadwalan ulang pertemuan khusus untuk membahas teknis pembayaran kompensasi yang lebih adil.

Sebagaimana kita ketahui, proyek infrastruktur ketenagalistrikan ini sangat penting demi kepentingan nasional dan keandalan pasokan listrik wilayah. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap aspirasi, kekhawatiran, dan hak-hak masyarakat yang terdampak langsung di bawah ruang bebas SUTET. Saat ini, masih terdapat beberapa titik sumbat, mulai dari ketidaksepakatan nilai kompensasi tanah dan bangunan, kekhawatiran dampak kesehatan, hingga kendala administratif penyaluran bantuan sosial.

Tujuan kita berkumpul hari ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mencari titik temu yang adil (win-win solution). Kita perlu menyinkronkan data antara pihak PLN, pemerintah daerah, dan perwakilan warga agar proses penyaluran bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mari kita lakukan musyawarah ini dengan kepala dingin dan semangat mufakat."