Monitoring Posbankum, Pelayanan Bantuan Hukum di Kelurahan Penjaringan Dievaluasi

Kelurahan Penjaringan — Pemerintah kelurahan bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada Rabu (18/2/2026) mulai pukul 10.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Monitoring dihadiri Jusniar Siallagan selaku Kepala Seksi Pemerintahan, tim dari Kementerian Hukum, serta paralegal Kelurahan Penjaringan. Evaluasi dilakukan terhadap aspek pelayanan, administrasi, hingga efektivitas sosialisasi layanan hukum kepada warga.

Hasil monitoring menunjukkan pelayanan Posbankum telah berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pada sarana pendukung dan dokumentasi layanan, serta perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat semakin mengetahui akses bantuan hukum yang tersedia.

Kasi Pemerintahan Jusniar Siallagan menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

> “Kami terus mendorong pelayanan bantuan hukum yang ramah, cepat, dan tepat sasaran. Tertib administrasi serta pelaporan rutin menjadi kunci agar layanan ini semakin optimal,” ujarnya.

Perwakilan tim Kementerian Hukum juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman prosedur bantuan hukum.

> “Posbankum memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan. Karena itu, peningkatan kapasitas petugas dan kelengkapan administrasi harus terus diperkuat,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan paralegal Kelurahan Penjaringan menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

> “Kami siap memperbaiki dokumentasi layanan, meningkatkan sosialisasi, serta memperkuat koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan agar masyarakat semakin mudah memperoleh bantuan hukum,” katanya.

Melalui kegiatan monitoring dan pembinaan ini, diharapkan layanan Posbankum Kelurahan Penjaringan semakin profesional, mudah diakses masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi warga.

Contributor : RS