JAKARTA UTARA — Dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kegiatan Pembinaan Buku Administrasi Pokja II Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara diselenggarakan pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di RPTRA Patimura, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Ketua II Bidang Penguatan dan Perekonomian Keluarga, Ketua Pokja II Provinsi DKI Jakarta, jajaran TP PKK Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Pademangan Timur, pengelola RPTRA, serta Poktan II RW 04, RW 05, dan RW 08. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi kelembagaan dalam memperkuat kapasitas pengurus dan kader melalui pembinaan administrasi yang terstruktur.
Pembinaan difokuskan pada pentingnya ketertiban pencatatan, kelengkapan dokumentasi, dan kesinambungan pengelolaan buku administrasi Pokja II. Sebagai kelompok kerja yang bergerak dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi, Pokja II memerlukan sistem administrasi yang mampu mendukung pelaksanaan program secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih dari sekadar pemenuhan dokumen organisasi, administrasi yang berkualitas menjadi fondasi dalam menjaga kesinambungan program, memperkuat koordinasi antarpengurus, serta memastikan setiap kegiatan memiliki rekam dokumentasi yang jelas. Melalui pembinaan ini, pengurus dan kader diharapkan semakin memahami pentingnya ketelitian, konsistensi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi.
Keterlibatan Poktan II RW 04, RW 05, dan RW 08 turut menegaskan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjangkau tingkat lingkungan sebagai bagian terdekat dari pelaksanaan program pemberdayaan keluarga. Dengan koordinasi yang selaras dari tingkat provinsi hingga RW, kualitas tata kelola PKK diharapkan terus berkembang secara berkesinambungan.
Pelaksanaan kegiatan di RPTRA Patimura sekaligus memperkuat peran fasilitas publik sebagai ruang pembelajaran, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Momentum ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun organisasi PKK yang semakin tertib secara administratif, solid dalam koordinasi, dan optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga.
Administrasi yang tertata mencerminkan organisasi yang berdaya. Melalui kader yang kompeten, koordinasi yang kuat, dan tata kelola yang berkelanjutan, setiap program memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.