(62-21) 4303111

BERITA

HNSI DKI Serukan Revisi Aturan PNBP Hasil Tangkapan

  • Beranda
  • Berita
  • HNSI DKI Serukan Revisi Aturan PNBP Hasil Tangkapan

HNSI DKI Serukan Revisi Aturan PNBP Hasil Tangkapan

KOMINFOTIK JU - Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta menyerukan revisi terhadap aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 sebesar sepuluh persen. 

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama para nelayan, persentase PNBP disepakati tiga persen untuk kapal berkapasitas kurang dari tiga puluh Gross tonnage (GT) dan lima persen untuk kapal berkapasitas lebih dari tiga puluh GT. 

Ketua HNSI DKI Jakarta, Darjamuni mengakui aturan pungutan PNBP dari hasil tangkapan nelayan memang belum efektif diterapkan. Karena itu, Ia berharap kebijakan yang mengatur besaran PNBP bisa dikaji ulang. 

"Sangat memberatkan bagi nelayan, khususnya nelayan kecil. Kami tidak melawan, hanya meminta agar besarannya dipertimbangkan lagi," katanya, Jumat (20/1). 

Dijelaskan Darjamuni, keseluruhan nelayan yang ada di DKI Jakarta sekitar 26.000 orang. Dari keseluruhan kapal yang dioperasionalkan, sekitar empat ribu merupakan kategori kapal kecil atau di bawah 30 GT dan hanya sekitar tujuh ratus kapal yang masuk kategori di atas 30 GT. 

Selain aturan besaran PNBP hasil tangkapan nelayan, Darjamuni juga berharap revisi aturan tentang besaran alokasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan harga BBM jenis industri bagi nelayan di DKI Jakarta. Alokasi sebesar 40 ribu kilo liter per bulan selama ini hanya cukup untuk sekitar tiga pekan saja. 

Idealnya menurut Darjamuni alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan di DKI Jakarta sekitar 55 ribu kilo liter perbulannya. Alhasil, kerap terjadi antrian panjang nelayan yang ingin mendapat BBM bersubsidi. 

Sebagai solusi atas persoalan itu, Darjamuni juga berharap ada insentif harga BBM industri bagi nelayan. Dari saat ini sekitar Rp 14.900, Ia berharap bisa diturunkan hingga sekitar Rp 12 ribu saja. 

"Di Jawa Tengah kok bisa harganya mendapat insentif. Apa bedanya dengan kami nelayan di DKI Jakarta," tegasnya. 

Nelayan Muara Angke, Nunung mengaku sering kali kapalnya harus menunggu hingga dua bulan untuk bisa mendapat BBM subsidi. Alhasil selama sandar menunggu, biaya operasional pun membengkak. 

"Kami berharap aturan yang bisa berpihak pada nelayan. Belakangan ini kami tengah menghadapi situasi cuaca ekstrem di lautan, jangan ditambah lagi dengan PNBP dan harga BBM yang memberarkan lah," tandasnya.