(62-21) 4303111

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

  • Beranda
  • Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

 

Terdapat dua Cara, yaitu:

·         Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung

·         Permohonan Sengketa Secara Tertulis

 

1.       Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung:

a.       Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas

b.       Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya

c.       Membawa buki jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada)

d.       Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya

e.       Membawa bukti jawaban keberatan kepada Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada)

f.        Membawa bukti identitaas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)

 

2.       Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online

a.       Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan Bukti Surat Permohonan Informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya

b.       Bukti jawaban permoohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada)

c.       Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya

d.       Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada)

e.       Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)