Sosialisasi Tunggakan Iuran Peserta Alih Segmen PBPU/Mandiri

JAKARTA UTARA – Senin, 28 September 2026 Dalam upaya menertibkan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan dan mengoptimalkan validasi data keuangan daerah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Tunggakan Iuran Peserta Alih Segmen dengan Riwayat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ruang Janur Sari, Klib Kelapa Gading Lantai 2, Jl. Boulevard Raya Blok KGC, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Acara ini dihadiri secara khusus oleh para Pengurus Barang dan seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan terkait. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme peralihan segmen kepesertaan, penyelesaian kewajiban iuran yang tertunggak saat masih berstatus peserta mandiri, serta dampaknya terhadap keberlanjutan hak jaminan kesehatan mereka saat ini.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya sinergi antara Pengurus Barang selaku pengelola administrasi dengan para PJLP agar proses rekonsiliasi data berjalan akurat. Beberapa poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi Mekanisme Alih Segmen Penjelasan alur perubahan status kepesertaan dari segmen PBPU/Mandiri menjadi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) setelah resmi bergabung sebagai PJLP. Penyelesaian Tunggakan Masa Lalu Solusi dan program relaksasi atau cicilan yang tersedia untuk menyelesaikan sisa tunggakan iuran mandiri terdahulu agar tidak menghambat status keaktifan kartu. Tertib Administrasi Pengurus Barang Peran aktif Pengurus Barang dalam melakukan monitoring, pendataan, dan pelaporan berkala terhadap status kepesertaan jaminan kesehatan pekerja di unit kerja masing-masing.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh PJLP yang memiliki riwayat kepesertaan mandiri dapat segera menyelesaikan kewajiban administrasinya secara transparan. Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memberikan kepastian perlindungan kesehatan yang optimal bagi seluruh tenaga pendukung lapangan, sekaligus menjaga akuntabilitas anggaran daerah.