Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dengan tema “Pengendalian Kontrak”

UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Selenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dengan Tema Pengendalian Kontrak

Jakarta, 7 Juli 2026 — Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dengan tema “Pengendalian Kontrak” pada 7 Juli 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh UKPD di lingkungan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa, khususnya dalam aspek pengendalian kontrak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Dalam pembukaannya, disampaikan pentingnya pemahaman yang baik mengenai pengendalian kontrak sebagai salah satu bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan.

Materi bimbingan teknis disampaikan oleh Bapak Khalid Mustafa dari Firma KM & Partners. Pada kesempatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai pengendalian kontrak serta berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab sehingga peserta dapat memperdalam pemahaman serta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan kerja masing-masing.

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kompetensi para pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Dengan pemahaman yang semakin baik, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan secara lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.