Kecamatan Pademangan Gelar Rakor Penertiban PKL dan Pendataan Rumah Kost untuk Wujudkan Ketertiban Umum

PademanganBarat, Jakarta Utara - Kecamatan Pademangan menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penguatan penegakan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pademangan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Pademangan ini membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya rencana penertiban sekitar 50 pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Mangga Dua Raya, pendataan rumah kost, serta pelaksanaan program rutin penegakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Rapat dipimpin oleh Wakil Camat Pademangan dan dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Satpol PP Kecamatan Pademangan, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Dinas Perhubungan Kecamatan Pademangan, Kasatpel Sosial Kecamatan Pademangan, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pademangan Barat, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pademangan Timur, serta Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Ancol.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas langkah-langkah koordinatif terkait penataan dan penertiban sekitar 50 PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Mangga Dua Raya. Penertiban direncanakan dilaksanakan secara persuasif dan humanis dengan tetap mengedepankan pendekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, rakor juga membahas pendataan rumah kost di wilayah Kecamatan Pademangan. Kegiatan pendataan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar pembinaan, pengawasan, serta mendukung terciptanya tertib administrasi dan keamanan lingkungan.

Melalui forum tersebut, seluruh unsur perangkat daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan program rutin penegakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sinergi antarinstansi diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Pademangan terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan ketertiban umum. Dengan koordinasi yang baik, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola wilayah yang tertib dan kondusif.