Pemerintahan
Sekretariat Kota
11 November 2026 30

Bawaslu Jakarta Utara Gelar FGD Persiapan Pemilu 2029, Bahas Kepastian Hukum dan Tantangan Demokrasi

Kominfotik-Redin

Penulis

Kominfotik JU - Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) persiapan Pemilu 2029 yang diselenggarakan Bawaslu Jakarta Utara di Ruang Fatahillah, Rabu (11/11). Kegiatan tersebut membahas berbagai tantangan yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik, khususnya terkait kepastian hukum dan peran partai politik.

FGD mengangkat tema “Membaca Desain Pemilu 2029: Tantangan Partai Politik dan Penguatan Kepastian Hukum Menuju 2029”. Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Sakhroji, serta dihadiri Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Johan Bahdi, dan Anggota Bawaslu Jakarta Utara, Yapto Sendra.

Dalam sambutannya, Fredy menyampaikan bahwa persiapan Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Menurutnya, perubahan desain pemilu, perkembangan regulasi, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sejumlah hal yang perlu dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Pemilu nasional meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.

"Pemilu 2029 bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu atau pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Mulai dari partai politik, akademisi, masyarakat sipil, hingga pemerintah daerah agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik," ujar Fredy.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Terlebih, Pemilu 2029 diperkirakan akan banyak diikuti pemilih dari kalangan Generasi Z dan milenial yang akrab dengan teknologi digital.

Menurutnya, penyebaran disinformasi dan manipulasi konten menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, kesiapan pengawasan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang beredar harus terus diperkuat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Johan Bahdi, mengatakan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog antara Bawaslu, partai politik, akademisi, pemantau pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas arah penyelenggaraan Pemilu 2029.

Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk menghadapi berbagai tantangan kepemiluan, sekaligus memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Anggota Bawaslu Jakarta Utara, Yapto Sendra, menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Menurutnya, aturan pemilu harus jelas, konsisten, mudah dipahami, dan diterapkan secara adil kepada seluruh peserta maupun pemangku kepentingan.

Melalui FGD ini, Bawaslu Jakarta Utara berharap seluruh pihak dapat membangun pemahaman dan komunikasi sejak dini, sehingga berbagai persiapan menuju Pemilu 2029 dapat dilakukan secara lebih matang.

Tags
#Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Bagikan Berita