Pemerintahan
Pademangan Barat
15 Oktober 2026 14

Wali Kota Jakarta Utara Pimpin Rapat Koordinasi Kewilayahan, Tekankan Respons Aduan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kelurahan Pademangan Barat

Penulis

Jakarta Utara - Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara memimpin Rapat Koordinasi Kewilayahan yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Pola Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.

Rapat dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, para Asisten Sekretaris Kota, kepala suku dinas, kepala suku badan, camat, kepala bagian, lurah, serta pejabat dan unsur terkait lainnya.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan wilayah, optimalisasi pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.

Dalam rapat tersebut, pimpinan menekankan pentingnya penanganan informasi dan aduan masyarakat, termasuk laporan melalui sistem Citizen Relationship Management (CRM), secara cepat, tepat, dan responsif. Setiap aduan harus diverifikasi, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, serta dilengkapi dengan bukti dan dokumentasi hasil penyelesaian. Koordinasi lintas sektor juga perlu dilakukan apabila penanganan aduan melibatkan lebih dari satu unit kerja.

Selain itu, rapat membahas penertiban spanduk, banner, baliho, dan media luar ruang yang sudah tidak relevan, rusak, atau tidak sesuai ketentuan. Setiap wilayah diminta melakukan inventarisasi dan berkoordinasi dengan unsur terkait guna menjaga ketertiban, kerapian, dan estetika lingkungan.

Dalam upaya menjaga kebersihan wilayah, penanganan titik-titik pembuangan sampah liar turut menjadi perhatian. Langkah yang perlu dilakukan meliputi pemetaan lokasi rawan, pembersihan, pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup dan unsur terkait untuk mencegah permasalahan serupa terulang.

Rapat juga menekankan pentingnya pemutakhiran data rumah tidak layak huni melalui aplikasi MyPKP. Kelurahan diminta melaksanakan identifikasi dan verifikasi langsung di lapangan, melengkapi data beserta dokumentasi, serta memastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi faktual.

Pada aspek pelayanan publik, seluruh jajaran diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, tepat, ramah, responsif, dan tidak berbelit-belit. Setiap kendala yang menghambat proses pelayanan harus segera dikoordinasikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian penyelesaian atas kebutuhan dan pengaduannya.

Agenda lainnya adalah persiapan Simulasi Gempa Bumi Serentak yang dijadwalkan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Seluruh jajaran diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur terkait, menyiapkan skenario serta jalur evakuasi, menentukan titik kumpul, memastikan kesiapan petugas dan sarana pendukung, serta memberikan pemahaman mengenai prosedur penyelamatan saat terjadi gempa bumi.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah dan jajaran kewilayahan diharapkan dapat melaksanakan setiap arahan pimpinan secara konsisten, memperkuat sinergi lintas sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi hingga setiap permasalahan dinyatakan selesai.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Rdn)

Bagikan Berita