(62-21) 4303111

News Article

Image

Warga Penjaringan Berharap Dekot Jakut Bantu Pecahkan Permasalahan Wilayah

KOMINFOTIK JU - Sejumlah element masyarakat Kecamatan Penjaringan menghadiri acara tatap muka bersama Dewan Kota Jakarta Utara, Rabu (28/8). Acara tersebut menjadi salah satu harapan masyarakat agar permasalahan wilayah dapat terpecahkan bersama.

Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Penjaringan, Sipan menilai acara tatap muka ini bermanfaat bagi masyarakat. Diisi dengan dialog interaktif antara masyarakat dan penyelenggara pemerintah.

"Acara ini bagus supaya aspirasi di bawah (masyarakat) bisa nyambung dan sampai kepada pejabat yang bersangkutan," kata Sipan, saat ditemui di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/8).

Dalam dialog tersebut, disebutkannya aspirasi yang disampaikan masyarakat Penjaringan mulai dari antisipasi tawuran hingga minimnya ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).

Hasilnya, permasalahan tersebut mendapatkan pencerahan solusi sementara untuk segera ditindaklanjuti bersama.

"Harapan kami sebagai warga, Dewan Kota ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk dapat memecahkan solusi permasalahan wilayah," jelasnya.

Ketua Dewan Kota Jakarta Utara Muhammad Sidik menerangkan, fungsi Dewan Kota yang dipimpinnya saat ini tidak melulu bekerja 'dibalik meja'. Melainkan turun langsung kepada masyarakat sehingga memghasilkan aspirasi yang lebih mendasar.

"Salah satu cara serap aspirasi ini yaitu dengan adanya tatap muka ini. Ini akan kami lakukan ke enam kecamatan hingga bulan depan. Bahkan kami juga akan menggelar Coffee Morning dengan stakeholder seperti pengusaha agar dapat menyediakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat," paparnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gani Suwondo menambahkan, acara seperti ini dapat menjalin koordinasi antara masyarakat dan eksekutif (pemerintahan). Sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap dan bisa terpecahkan bersama.

"Jadi acara ini kita bisa saling koordinasi antara masyarakat, legislatif dan eksekutif. Bisa menyinkronisasikan permasalahan untuk menjalankan program yang dapat membangun kota Jakarta," tutupnya.