(62-21) 4303111

News Article

Image

Sudin Nakertransgi Jakut Monitoring Kepatuhan PSBB 37 Perusahaan

Kominfotik JU - Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan monitoring dan kepatuhan perusahaan, Selasa (12/1). Sebanyak 37 perusahaan kembali diingatkan terkait pembatasan 25 persen pegawai masuk kerja dalam masa Pengetatan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot S Widagdo mengatakan kegiatan yang dilakukan pihaknya ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021.
"Tentang Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dalam rangka penangulangan COVID-19," katanya.

Gatot menerangkan selama dua hari PSBB ini, Sudin Nakertransgi Jakarta Utara sudah melakukan inspeksi ke sebanyak 37 perusahaan.
"Hari ini kami kelapangan untuk uji petik pada dua perusahaan. PT Agung Raya dan PT Tangguh Samudra Jaya. Total selama pemberlakuan PSBB selama tanggal 11 dan 12 Januari 2021 ini sudah sebanyak 37 perusahaan yang kami kunjungi. Kepatuhan setelah dikeluarkannya Pergub No. 3 tahun 2021 cukup lumayan. Masyarakat sudah tersosialisasi PSBB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pemerintah Pusat," ungkapnya.

Menurut Gatot pengalaman hampir satu tahun pandemi perusahaan-perusahaan di Jakarta Utara sudah banyak yang mengikuti himbauan pemerintah.
"Penerapan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker) ditambah dengan pengecekan suhu tubuh setiap masuk kantor sudah dijalankan dengan baik. Meski baru diberlakukan selama dua hari PSBB, dari perusahaan yang kami kunjungi juga sudah memberlakukan 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen masuk seperti biasa," ujarnya.

Gatot menuturkan monitoring kepatuhan ini dilakukan bukan semata-mata ingin memberikan sanksi hukum buat perusahaan yang tidak menjalankan himbauan pemerintah.
"Bukan semata-mata memberikan sanksi hukum kepada yang melanggar. Tapi kita memang mendorong setiap perusahaan khususnya di Jakarta Utara untuk mempunyai tanggung jawab, komitmen bersama, mempunyai peran aktif dan berkontribusi untuk bagaimana kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19," tuturnya.