(62-21) 4303111

News Article

Image

Serap Usulan Pembangunan, Pemkot Jakarta Utara Gelar Rembuk RW

KOMINFOTIK JU – Pemerintah Kota Jakarta Utara telah memulai pelaksanaan Rembuk Rukun Warga (RW) di 31 kelurahan sejak Kamis (2/1) lalu. Hingga saat ini, tercatat 225 RW telah melaksanakan kegiatan tersebut.

Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Utara Hidayat mengatakan, Rembuk RW dilaksanakan atas dasar Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Kota Administrasi Jakarta Utara. 

Hal ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021.

“Pelaksanaannya untuk di tingkat RW bulan Januari ini. Dimulai sejak 1 Januari 2020 kemarin,” kata Hidayat, saat dikonfirmasi, (10/1).

Dari 453 pengurus RW se-Jakarta Utara, dijelaskannya sudah 225 RW telah melaksanakan Rembuk RW. Setiap RW dibekali petugas pendamping guna memberikan pengarahanan dalam penyusunan usulan musyawarah.

Usai Rembuk RW, kegiatan berjenjang pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi.

“Proses Rembuk RW masih berlangsung sampai saat ini. Sudah 225 pengurus RW yang sudah melaksanakannya,” jelasnya.

Terpisah, Lurah Koja Frimelda Novitara menjelaskan 10 dari 13 RW telah melaksanakan Rembuk RW. Kegiatan tersebut diawali pra-Rembuk RW dengan pendampingan petugas. 

“Untuk di Kelurahan Koja sudah 10 RW melaksanakan Rembuk RW. Tiga RW lainnya mala mini dilaksanakannya,” jelasnya.

Diterangkannya, Rembuk RW tersebut menghasilkan tidak hanya berupa rencana pembangunan fisik saja. Melainkan ada pula rencana pembangunan berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan usulan pelatihan seperti tata rias, mengemudi, dan lain sebagainya.

“Pendamping menyarankan agar usulan yang diberikan warga merupakan usulan untuk jangka panjang. Bukan rencana pembangunan yang bisa dilakukan sehari-hari,” tutupnya.