(62-21) 4303111

News Article

Image

Pemkot Jakut Sosialisasikan Pergub Nomor 117 Tahun 2019

KOMINFOTIK JU - Pertumbuhan apartemen yang menjamur di wilayah DKI Jakarta termasuk sumber penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pemerintah daerah. Kontribusinya sangat signifikan yang lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan fisik, pengadaan dan penyempurnaan berbagai sarana dan prasarana kota serta peningkatan kualitas hidup warga.

Kebutuhan akan properti hunian baik untuk keperluan tempat tinggal maupun investasi di DKI Jakarta setiap tahunnya semakin meningkat . Hal itulah yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penyetoran BPHTB Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. 

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menegaskan, Pergub ini menjadi fasilitas yang dapat digunakan bagi Notaris/PPAT dan pengembang apartemen untuk melakukan pemungutan BPHTB atas perjanjian pendahuluan jual beli sebagai kredit pajak daerah guna mencegah penghindaran pajak. Oleh karena itulah, dibutuhkan peran serta semua elemen masyarakat termasuk notaris/PPAT, pengelola apartemen juga PPRS.

"Dengan adanya Pergub Nomor 117 Tahun 2019 diharapkan dapat mendorong peningkatan dan percepatan realisasi penerimaan di sektor BPHTB khususnya di wilayah Jakarta Utara sehingga rencana target BPHTB tahun 2019 bisa tercapai," jelas Ali ketika membuka acara sosialisasi Pergub Nomor 117 Tahun 2019 di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (7/11).

Berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa target BPHTP tahun 2019 untuk wilayah Jakarta Utara sebesar Rp 2,164 Trilyun dengan realisasi penerimaan sampai dengan 5 November 2019 mencapai Rp 750 Milyar atau 34,68%.

"Dalam sosialisasi ini juga dihadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten sehingga bisa memberikan pemahaman kepada peserta terkait Pergub Nomor 117 Tahun 2019. Ada 60 peserta sosialisasi yang terdiri dari Notaris/PPAT, pengelola apartemen dan perhimpunan penghuni rumah susun/apartemen di wilayah Jakarta Utara. Kami harap semua elemen masyarakat Jakarta Utara bisa mengimplementasikan Pergub Nomor 117 Tahun 2019," terang Yati Rochyati, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.